Tujuan
Indikator
Kondisi
Keandalan pelaporan keuangan
Adanya perencanaan penggunaan anggaran di awal tahun (before-after antara januari-desember)
Sudah mulai di buat perencanaan namun belum di lakukan evaluasi befor after
Adanya akuntabilitas bukti dukung mulai dari pengusulan, penggunaan, dan pencairan
Sudah tertata secara sistem namun perlu integrasi
Adanya Monev realisasi anggaran terhadap perencanaan untuk melihat deviasinya secara triwulanan
Baru ada melalui aplikasi sakti namun belum ada monev secara mandiri
Adanya keandalan dalam perencanaan anggaran selama satu tahun dengan melihat jumlah revisi POK
Masih banyak terjadi revisi POK secara tahunan
Pengamanan aset negara
Inventarisasi BMN berupa bangunan dan non bangunan secara semesteran
Masih ada mencari barang inventaris karena tidak sesuai dengan database
Apel barang inventaris BMN yang dipegang individu secara semesteran untuk melihat kondisinya (dengan formulir cek list kondisi terkini)
Barang inventaris dikembalikan ke kantor saat sudah rusak
Adanya DBR yang sesuai dengan kondisi lapangan per ruangan, perlu adanya opname DBR secara triwulanan
Masih adanya DBR yang tidak sesuai dengan isinya
Tersedianya alur pemeliharaan barang BMN yang terdigitalisasi dan lengkap dengan buktinya
Belum bisa melihat histrori BMN dari awal hingga terkini (histori perawatan atau maintenance)
Kelengkapan laporan pengadaan barang BMN beserta bukti dukungnya
Kelengkapan dokumen belum terdokumentasi secara digital yang mudah di akses oleh yg memiliki kewenangan
Adanya kartu kontrol barang2 yang memerlukan biaya pemeliharaan dari kantor
Kartu kontrol belum bisa di akses oleh semua orang secara digital/fisik
Adanya sistem atau kartu kontrol untuk barang2 BMN yg dapat digunakan pegawai secara bergantian
Sudah ada sarana digital portal pintar untuk mobil dinas, zoom namun untuk peralatan pelatihan seperti kabel2, lcd+viewer belum ada
Adanya bukti pengiriman dan BAST untuk barang-barang BMN yang di kirim atau di pegang individu
Penandatanganan BAST penerimaan belum sesuai tanggal sebenarnya
Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Memastikan netralitas pegawai BPS di lingkungan Se-Provinsi
Masih ada pegawai yang terindikasi dalam politik praktis
Memastikan presensi pegawai sesuai aturan dan di dalam lingkungan kantor
Masih ada pegawai yang melakukan presensi di luar lingkungan kantor namun masih dalam radius
Memastikan SK dan produk lainnya yang diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkini (reviu)
Masih terdapat produk lainnya yang belum sesuai dengan dasar hukum terkini