Kartu Istri / Kartu Suami Virtual

Kartu Istri (Karis) dan Kartu Suami (Karsu) Virtual merupakan identitas bagi istri/Suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam format virtual atau digital yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

• Kartu Istri (KARIS) adalah kartu identitas resmi yang diberikan kepada istri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria.

• Kartu Suami (KARSU) adalah kartu identitas resmi yang diberikan kepada suami dari PNS wanita.

Fungsi dan Manfaat Karis/Karsu

• Bukti Pendaftaran: Sebagai bukti pendaftaran istri/suami sah dari PNS/PPPK.

• Kelengkapan Administrasi: Melengkapi berbagai persyaratan administrasi kepegawaian, termasuk sebagai lampiran surat pengantar permohonan pensiun janda/duda. Istri/suami sah yang terdaftar dalam Karis/Karsu berhak untuk mengambil pensiun.

• Tertib Administrasi: Membantu menertibkan administrasi kepegawaian bagi keluarga ASN.

• Masa Berlaku: Karis/Karsu berlaku selama yang bersangkutan menjadi istri/suami sah dari PNS/PPPK atau pensiunan. Jika PNS/PPPK yang bersangkutan meninggal dunia atau pensiun, Karis/Karsu tetap berlaku selama masih ada janda/duda/anak yang berhak.

Jenis Karis/Karsu

> PNS

• Kartu Istri, warna ungu gradasi biru.

• Kartu Suami, warna ungu gradasi biru.

> PPPK

• Kartu Istri, warna merah muda gradasi biru muda.

• Kartu Suami, warna ungu gradasi merah tua.

Nomor Karis/Karsu Virtual adalah nomor Karis/Karsu baru yang berbeda dengan nomor Karis/Karsu yang lama.

Format KARIS/KARSU ASN Virtual memuat:

1. Nomor Seri KARIS/KARSU PNS Virtual yang terdiri dari huruf A.A untuk KARIS Virtual dan A.B untuk KARSU Virtual diikuti dengan 7 (tujuh) digit angka sesuai dengan nomor urutan pengajuan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawian instansi;

2. Nomor Seri KARIS/KARSU PPPK Virtual yang terdiri dari huruf B.A untuk KARIS Virtual dan B.B untuk KARSU Virtual diikuti dengan 7 (tujuh) digit angka sesuai dengan nomor urutan pengajuan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian instansi;

3. Nama Istri/Suami ASN;

4. Nama ASN;

5. Nomor Induk Pegawai ASN;

6. Foto; dan

7. QR code berisi informasi:

   • Nama ASN;

   • Nomor Induk ASN;

   • Instansi Kerja;

   • Status Kepegawaian; dan

   • Nama Istri/Suami ASN;

   • Tanggal perkawinan;

   • Nomor Seri KARIS/KARSU Virtual;

   • Tanggal penerbitan KARIS/KARSU Virtual.

Bagi ASN Yang Belum Pernah Memiliki Karis/Karsu Sebelumnya

• PNS/PPPK mengajukan penambahan pasangan melalui riwayat keluarga pada aplikasi MyASN BKN

• Biro Kepegawaian/BKD memverifikasi usulan tersebut pada aplikasi SIASN

• Karis/Karsu virtual akan tergenerate otomatis pada aplikasi MyASN jika Biro Kepegawaian/BKD telah menyetujui

Persyaratan dan Prosedur penetapan

1. Berstatus Istri/Suami PNS atau PPPK;

2. ASN mengajukan KARIS/KARSU Virtual melalui MyASN dengan melakukan peremajaan data Riwayat Keluarga dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

   • Laporan Perkawinan;

   • Akta Nikah;

   • Foto Istri/Suami ASN berlatarbelakang transparan.

3. Apabila ASN bercerai dan menikah lagi melampirkan dokumen sebagai berikut :

   • Laporan Perkawinan;

   • Akta Nikah;

   • Akta Cerai bagi ASN yang bercerai;

   • Foto Istri/Suami ASN berlatarbelakang transparan.

4. Apabila Istri/Suami ASN meninggal dunia dan ASN tersebut menikah lagi melampirkan dokumen sebagai berikut :

   • Laporan Perkawinan;

   • Akta Nikah;

   • Laporan Kematian bagi Istri/Suami ASN yang meninggal dunia; dan

   • Foto Istri/Suami ASN berlatarbelakang transparan.

5. Pengelola data kepegawaian di unit kerja melakukan verifikasi dan persetujuan (approval) peremajaan data riwayat “Daftar Keluarga – Pasangan” melalui SIASN – Instansi.

6. KARIS/KARSU ASN Virtual dapat diakses dan diunduh oleh pegawai ASN yang bersangkutan melalui MyASN

7. KARIS/KARSU Virtual dinyatakan tidak berlaku bagi

   • PNS yang diberhentikan;

   • PPPK yang diberhentikan atau telah berakhir masa perjanjian kerjanya;

   • ASN yang bercerai; dan

   • Meninggal dunia

Unduh Buku Petunjuk Karis Karsu Virtual

Dasar Hukum

• Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

• PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

• Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

• PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Unduh Format Izin Perceraian

Unduh Format Izin Perkawinan Pertama

Unduh Format Keputusan Pemberian Izin Perceraian

Unduh Format Keputusan Penolakan Izin Perceraian

Unduh Format Laporan Perceraian

Unduh Format Laporan Perkawinan Pertama, Janda, Duda